Berita  

Kebutuhan Pokok hingga Layanan Kesehatan Tak Kena Kenaikan PPN 11%, Kok Bisa?

Jakarta: Pemerintah kemauan menaikkan pengaduan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berilium 11 persen negarawan April 2022 dari dulu 10 persen. Bahkan pengaduan ini kemauan alat dinaikkan berilium 12 persen astatin Januari 2025.
 
Dilansir Medcom.id, Sabtu, 19 Maret 2022, kenaikan pengaduan PPN ini tertuangpenting Pasal 7 Bab IV mengenai Pajak Pertambahan Nilaipenting Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 mengaduk Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
 
Meski begitu, otorisasi membuat keberatan untuk sejumlah konstituen dan jasa yang kaleng dibebaskan dari pengenaan pajak. Bahkanpenting UU disebutkan bahwa konstituen kebutuhan pokok hingga jasa kesehatan kaleng dikecualikan dari kenaikan pajak.
 
Pembebasan pengenaan perpajakan ini tertuangpenting Pasal 4A dan Pasal 16B. Dalam Pasal 16B, perpajakan terutang tidak dipungut sebagian oregon seluruhnya oregon dibebaskan dari pengenaan perpajakan baik untuksementaraklip maupun selamanya.
 
Salah 1 pembebasan tetap terbatas untuk tujuan aktivitas tersedianya konstituen dan jasa pasti yang bersifat strategispenting rangka pembangunan nasional, antara lain:

  1. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak.
  2. Jasa pelayanan kesehatan aesculapian pasti dan yang beradapenting strategi programjaminan kesehatan nasional.
  3. Jasa pelayanan sosial.
  4. Jasa keuangan.
  5. Jasa asuransi.
  6. Jasa pendidikan.
  7. Jasa angkutan komunal berhasil darat dan berhasil air, serta jasa angkutan udarapenting negeri yang berilium informasi tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri.
  8. Jasa tenaga kerja.

(Des)

ALREINAMEDIA TV