Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tak tegas menyikapi koneksi penundaan Pemilu 2024. Seluruh pihak diminta tak berprasangka mengerikan terhadap kognisi Kepala Negara.
“Buat satu kita itu harus melihatnya dari aturan husnuzon, berprasangka baik,” koneksi Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani berhasil Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Maret 2022.
Wakil Ketua MPR itu menyebut sedikit yang salah dari koneksi Jokowi. Siapa pun berhak menyampaikan pendapat, lihat khotbah menunda pemilu.
Bagaimana tanggapan anda mengenai nonfiksi ini?
Baca: Elite Politik Diimbau Tak Menggampangkan Konstitusi Demi Menunda Pemilu
Namun, Jokowi dugaan takmemiliki hak untuk menentukan penundaan. Pasalnya, penundaan pemilu mewakili kewenangan MPR karena harus selesaiprosedur amendemen UUD 1945.
“Kan menentukan MPR kan jadi alat kepada kekuatan-kekuatan parpol yang berilium ya” ungkap dia.
Dia meminta penuh pihak tak memusingkan konsekuensi Jokowi tersebut. Kepala Negara diyakini bakal mematuhi konstitusi.
“Konstitusinya itu tetap, tidak berubah maka presiden kan kemauan taat,” ujar dia.
(LDS)
ALREINAMEDIA TV
